Pemerintah dan otoritas keuangan terus mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah memperluas akses layanan keuangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Program ini diarahkan agar masyarakat serta usaha kecil lebih mudah menjangkau produk keuangan formal.
Akses keuangan dapat membantu pelaku usaha membangun riwayat transaksi, menabung, menerima pembayaran, dan memperoleh pembiayaan yang sesuai. Namun, perluasan akses perlu diikuti edukasi tentang biaya, kewajiban, keamanan data, dan hak konsumen.
UMKM dapat mempersiapkan diri dengan memisahkan rekening pribadi dan bisnis, mencatat penjualan, serta menjaga dokumen usaha. Catatan yang konsisten membantu menilai kebutuhan modal dan menunjukkan kemampuan membayar.
Program inklusi akan memberi manfaat lebih besar jika layanan yang tersedia benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan mudah dipahami.